Metroterkini.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 mulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Menurut dia, putusan itu ditetapkan usai mempertimbangkan beberapa aspek, yakni kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. Di samping itu, penyebaran virus corona alias Covid-19 juga masih cukup tinggi.
"Saya memutuskan melanjutkan PPKM Level 4 sampai 2 Agustus 2021. Namun akan melakukan penyesuaian mobilitas masyarakat secara bertahap," katanya melalui konferensi virtual, Minggu (25/7/2021).
Jokowi menyebut, prihal persyaratan berpergian selama masa terkait disesuaikan dengan level kedaruratan masing-masing wilayah. Tapi, secara umum tidak banyak perubahan dari PPKM darurat lalu. Penetapan level ini berlandaskan pada indikator upaya pembatasan sosial dan penanggulangan Covid-19, yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
Lebih jauh, syarat perjalanan darat, laut, udara, dan kereta api wajib mematuhi instruksi Mendagri No. 22/2021. Pada aturan ini, disebutkan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) harus menunjukkan:
1. Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2. PCR H-2 untuk pesawat udara, serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Sementara untuk penyekatan di beberapa ruas jalan untuk menekan mobilitas masyarakat, sejauh ini juga belum berubah. Tetapi apabila terdapat putusan baru dari Pemerintah, akan segera diterapkan.
"Untuk itu (syarat dan penyekatan) sedang akan dirapatkan lebih dulu, saya sedang menunggu dari Satagas Covid-19 soal bagaimananya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. [**]
